Menurutnya satu-satunya solusi untuk menangani konflik ini adalah dengan menerapkan kembali gagasan 2 negara two state solutions. "Satu-satunya solusi yang dapat diterima adalah menerapkan kembali gagasan 2 negara seperti diawal 43,5% dan 56,5%, dan DK PBB harus mengawal secara tegas Resolusi 181, 242, dan 338," ungkapnya. 1 Asas Teritorial. Ini merupakan prinsip yang berdasarkan pada otoritas suatu negara atas wilayahnya. Sebuah negara dapat memakai hukum untuk semua warga atau untuk suatu barang yang ada di wilayah bagiannya. Sementara untuk hukum asing atau internasional berlaku untuk setiap orang atau produk di luar wilayahnya. Dilansirdari Encyclopedia Britannica, dibawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah negara dan pemerintah. admin March 23, 2022 0 0 Less than a minute cash. – Sengketa antarnegara seringkali tidak terhindarkan dalam hubungan internasional. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sengketa antarnegara di antaranya masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, status kepemilikan suatu pulau,dan lain-lain. Berikut beberapa contoh kasus sengketa internasional berikut juga Proses Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia terkait klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Ligitan. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1967. Hingga akhirnya pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh pada Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris, yang dulu menjajah Malaysia, lebih dulu memasuki Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Belanda, yang menjajah Indonesia, hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Ligitan, namun, tidak melakukan apa pun. Selain itu, Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau, seperti pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini terjadi saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sengketa antara Thailand dan Kamboja Contoh kasus sengketa internasional selanjutnya adalah antara Thailand dan Kamboja. Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preah Vihear sebagai milik mereka. Konflik kembali memanas setelah pada tahun 2008, UNESCO memberikan penghargaan kepada Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia. Hal ini menyebabkan bentrokan beberapa kali terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Jauh sebelum itu, pada tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja. Namun, Thailand menilai putusan tersebut hanya menyangkut kepemilikan kuil, bukan area di sekitarnya. Sengketa ini membuat konflik terjadi. Baik dari Thailand maupun Kamboja saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut. Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa ini. Indonesia diberikan wewenang oleh PBB untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara Thailand dan hanya menggelar perundingan, Indonesia juga mengirimkan pasukan untuk mengamankan tempat terjadinya sengketa. Hingga pada tahun 2013, Kamboja meminta agar Mahkamah Internasional memperjelas putusan tahun 1962. Pada tahun yang sama, Mahkamah memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar Kuil Preah Vihear. Sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militer dan polisinya dari wilayah tersebut. Keputusan Mahkamah Internasional ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak bisa dibanding. Baca juga Hukum Laut di Indonesia Sengketa wilayah laut antara Peru dan Chili Saling klaim batas wilayah laut pernah terjadi antara Peru dan Chili. Sengketa ini dimulai pada tahun 1947. Baik Peru maupun Chili saling klaim hak maritim di zona 200 mil sepanjang pantai kedua negara. Atas klaim ini, Chili beranggapan bahwa Peru telah melanggar asas pacta sunt servanda yang bermakna janji harus ditepati. Ini dikarenakan Peru telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chili pada tahun 1968, tetapi pada 2007, negara tersebut menyatakan bahwa tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah maritim tersebut. Perbedaan dalam menafsirkan perjanjian ini seringkali menimbulkan gesekan antara kedua negara. Pemerintah Peru kemudian secara resmi membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional pada 16 Januari 2008. Langkah ini diambil setelah negosiasi yang dimulai sejak 1980 tidak pernah menghasilkan kesepakatan dan berujung pada sikap Chili yang menutup pintu negosiasi pada 10 September 2004. Enam tahun kemudian, tepatnya pada 27 Januari 2014, Mahkamah Internasional memutuskan batas maritim antar para pihak yang bersengketa tanpa menentukan koordinat geografis. Mahkamah Internasional mengharapkan para pihak untuk menentukan sendiri koordinat yang sesuai dengan putusan, dengan iktikad baik dari masing-masing pihak sebagai negara tetangga yang baik. Dengan adanya putusan ini, Peru dan Chili sepakat bahwa Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim tumpang tindih. Sementara Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar km2 dari km2 yang disengketakan. Referensi Adolf, Huala. 2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta Sinar Grafika. Fatahillah, Iga Zidan, dkk. 2020. Organisasi Internasional Menyelisik Jejak Aksi dan Partisipasi NKRI. Kota Batu Beta Aksara Sholikah, 2020. Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional ICJ. Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis, 1 1, 25-34. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Sengketa internasional adalah sengketa yang terjadi antar-negara, ataupun negara dengan subyek hukum bukan negara, atau antar-subyek hukum bukan negara. Dalam pandangan klasik, sengketa internasional memang lebih dimaknai sebagai perselisihan yang melibatkan negara dengan negara. Namun, dewasa ini, subyek hukum internasional bukan hanya negara. Subyek hukum bukan negara bisa berupa organisasi internasional atau individu. Contoh kasus sengketa internasional selama ini memang kebanyakan terjadi antar-negara, dengan melibatkan berbagai kepentingan. Misalnya, sengketa wilayah, sengketa dagang, sengketa batas wilayah, dan lain sebagainya. Huala Adolf dalam Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 20144-6 menerangkan terdapat 2 jenis sengketa internasional, yakni sengketa politik dan sengketa hukum adalah sengketa yang terjadi ketika pihak-pihak yang berselisih mengajukan tuntutan dengan landasan argumen berupa ketentuan dalam perjanjian atau hukum internasional. Maka itu, penyelesaian sengketa pun lebih didasarkan pada prinsip-prinsip hukum halnya dengan sengketa politik yang terjadi pada saat tuntutan pihak-pihak yang berselisih lebih berdasarkan pada kepentingan, bukan alasan yuridis. Proses penyelesaian sengketa politik sering kali berupa usul-usul yang tidak mengikat secara hukum. Namun, meski ada perbedaan di antara kedua jenis di atas, para ahli hukum internasional belum sepakat tentang adanya dasar objektif yang mendasari klasifikasi Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai Penyelesaian sengketa internasional secara damai menjadi langkah utama yang harus diupayakan. Langkah ini jauh lebih baik dibandingkan penggunaan cara kekerasan atau konflik bersenjata. Di sisi lain, upaya damai dalam penyelesaian konflik merupakan amanat Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa PBB.Cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang dialatarbelakangi oleh sikap bersahabat. Starke dalam Pengantar Hukum Internasional 2007 menjabarkan 8 jenis cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yakni arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik good offices, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah organisasi penjelasan singkat mengenai sejumlah cara penyelesaian sengketa internasional secara damai1. NegosiasiNegosiasi hingga kini masih menjadi cara untuk menjembatani diskusi antar-negara yang terlibat dalam sengketa internasional. Meski ia tergolong metode tradisional, negosiasi tetap tidak memerlukan pihak ketiga, serta berfokus pada diskusi terkait hal-hal yang menjadi persoalan di mata pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, perbedaan persepsi antar-dua belah pihak bisa dipertemukan untuk menghasilkan solusi sengketa. Kendati demikian, negosiasi akan menjadi begitu sulit dilaksanakan jika salah satu negara enggan melakukan negosiasi. Proses negosiasi juga hanya mungkin terjadi jika pihak yang berselisih mau mengakui eksistensi satu sama Mediasi Mediasi mirip dengan negosiasi. Perbedaannya, dalam mediasi, ada keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara yang mempertemukan pihak-pihak yang mediasi dapat berlangsung jika pihak bersengketa sepakat terhadap kehadiran pihak ketiga dan beserdua menerima syarat dari masing-masing mediasi, pihak ketiga yang menjadi mediator mempunyai peran aktif mendamaikan kubu-kubu yang berselisih. Mediator juga memiliki kewenangan memimpin perundingan, serta menjadi fasilitator yang mendistribusikan proposal penyelesaian sengketa dari masing-masing Jasa-jasa Baik Good OfficesJasa-Jasa baik Good Offices adalah tindakan pihak ketiga yang berusaha mendorong perundingan atau memfasilitasi penyelenggaraannya, tanpa berperan aktif di pembahasan masalah ketiga bisa negara atau organisasi internasional yang bertindak untuk memberikan jasa-jasa baik. Pihak yang bersengketa dapat meminta kehadiran jasa-jasa baik saat proses negosiasi dari peran mediator dalam mediasi, pihak ketiga yang menjalankan fungsi jasa-jasa baik hanya mempertemukan kubu yang berselisih tanpa terlibat dalam perundingan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga sekadar fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya Konsiliasi Konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara damai melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, konsiliasi merupakan metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menyerahkannya pada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang dibandingkan dengan mediasi, metode konsiliasi lebih formal. Sebab, dalam konsiliasi, pihak ketiga ditunjuk atau dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa dan diberi kewenangan tertentu dalam penyelesaian konflik. Komite atau komisi yang dibentuk dalam proses konsiliasi bisa sudah terlembaga atau sekadar ad hoc sementara. Komisi itu bisa merumuskan syarat-syarat penyelesaian konflik, tapi putusannya tidak mengikat para pihak yang Penyelidikan pencarian fakta atau inquiryPenyelidikan berfokus pada tujuan pencarian fakta. Metode ini berupa penyelidikan secara khusus untuk pengumpulan bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal yang dibentuk kemudian mengungkapkan hasil penyelidikan yang disertai rekomendasi cara ataupun solusi penyelesaian sengketa. Pada 18 Desember 1967, Perserikatan Bangsa-bangsa PBB sudah mengeluarkan resolusi kepada anggotanya untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan pencarian Penyelesaian di Bawah Organisasi PBBPasal 1 Piagam PBB menyebutkan, di antara tujuan pembentukan PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan ini erat kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa internasional secara memiliki lembaga bernama International Court of Justice yang berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa antar-negara melalui Dewan Keamanan DK. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. 7. ArbitraseArbitrase adalah cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan masalah konflik ke pihak tertentu, yang dipilih untuk memutuskan sengketa tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian satu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepara para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi, arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara atau pihak-pihak yang Penyelesaian Yudisial Penyelesaian Yudisial atau Judicial Settlement adalah penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk berdasarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum. Pengadilan internasional dapat dibagi jadi dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Pengadilan internasional permanen contohnya adalah Mahkamah Internasional ICJ.Peradilan internasional memutuskan masalah sengketa berdasarkan pada ketentuan hukum, atau berbeda dengan arbitrase internasional yang bisa cuma mempertimbangkan aspek kepantasan. Di sisi lain, peradilan internasional digelar terbuka, sedangkan arbitrasi internasional Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai Mengutip data dari berbagai sumber, berikut adalah sejumlah contoh kasus penyelesaian sengketa internasional secara damai1. Sengketa Kuil Preah VihearSengketa tentang status kepemilikan Kuil Preah Vihear termasuk dalam konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Sengketa ini menjadi isu utama dalam KTT ASEAN 2008. Kedua negara lalu bersepakat menyerahkan penyelesaian sengketa ini ke Mahkamah Internasional yang memutuskan Kamboja sebagai pemilik Kuil Preah Sengketa Sipadan dan LigitanSengketa Sipadan dan Ligitan adalah perselisihan antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Indonesia dan Malaysia lalu bersepakat membawa masalah sengketa ini ke Mahkamah Insternasional ICJ. Pada 2002, Mahkamah Insternasional memutuskan pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. 3. Sengketa Blok AmbalatIndonesia dan Malaysia sejak lamat terlibat dalam sengketa kepemilikan blok Ambalat, wilayah di selat Makassar yang diperkirakan kaya akan cadangan migas. Sengketa ini terjadi karena tumpang-tindihnya klaim penguasaan wilayah laun di antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara mengupayakan penyelesaian sengketa blok Ambalat via perundingan negosiasi, tetapi hingga 2023 belum ada Sengketa Indonesia dan Timor Leste tentang perbatasanSengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste tercatat selesai melalui perundingan negosiasi kedua negara pada Juli 2019. Kesepakatan ini mengakhisi sengketa perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste di Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben. - Pendidikan Kontributor Nurul AzizahPenulis Nurul AzizahEditor Addi M Idhom

dibawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah